JAKARTA, RAKYAT-INDONESIA.COM – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, mempercepat pendataan 2.000 rumah tidak layak huni sebagai calon penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Permintaan tersebut disampaikan Maruarar saat meninjau pelaksanaan program bedah rumah di Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Minggu (27/9/2026).
Dalam kunjungan itu, Maruarar didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan jajaran pemerintah daerah.
Maruarar meminta Camat Penjaringan Darmawan menyiapkan data calon penerima dalam waktu satu pekan. Menurutnya, percepatan diperlukan agar penanganan rumah tidak layak huni di Jakarta dapat dilakukan lebih cepat.
“Tahun depan kita kerjakan rumah-rumah di Jakarta yang kumuh dan tidak layak huni. Kita kerjakan lebih cepat, kerja keras buat warga Jakarta bahagia,” ujar Maruarar.
Meski demikian, jumlah 2.000 rumah tersebut merupakan target pendataan calon penerima, bukan kuota resmi BSPS untuk Kecamatan Penjaringan pada 2026.
Kuota BSPS 2026 untuk Kecamatan Penjaringan tercatat sebanyak 958 unit. Sementara alokasi untuk Jakarta Utara mencapai 2.000 unit dan total DKI Jakarta sebanyak 10.300 unit.
Alokasi tersebut meningkat dibandingkan 2025, ketika DKI Jakarta menerima 158 unit dan Jakarta Utara 10 unit.
Berdasarkan data BPS yang disampaikan dalam kunjungan tersebut, terdapat sekitar 821.800 rumah tidak layak huni di DKI Jakarta.
Dari jumlah itu, sekitar 174.100 unit berada di Jakarta Utara, 23.458 unit di Kecamatan Penjaringan, dan 4.522 unit di Kelurahan Pejagalan.
BPS juga mencatat sekitar 55 persen rumah tidak layak huni di Jakarta masih menggunakan atap berbahan asbes.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan persoalan kelayakan hunian juga berkaitan dengan ketimpangan kesejahteraan masyarakat.
“Ketimpangan itu diukur oleh Gini Ratio, dan rasio Gini di DKI Jakarta relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya, yaitu 0,399,” ujar Amalia.
Dalam peninjauan itu, Maruarar mengecek sejumlah rumah warga yang diusulkan sebagai calon penerima bantuan.
Beberapa bagian bangunan dinilai membutuhkan perbaikan, mulai dari pondasi, dinding, hingga rangka atap. Pada salah satu rumah, atap masih menggunakan asbes bekas dan mengalami kebocoran, sementara dinding berbahan tripleks dalam kondisi rusak.
Perbaikan rumah di Penjaringan dijadwalkan dimulai pada 15 Oktober dan ditargetkan selesai pada 15 Desember 2026.
Maruarar meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan dan sosialisasi agar warga yang memenuhi kriteria dapat segera diusulkan sebagai penerima bantuan.
Secara nasional, pemerintah menargetkan renovasi 400.000 rumah melalui program BSPS pada 2026 dengan anggaran Rp8,57 triliun.
Target tersebut meningkat dibandingkan 2025 yang mencapai 45.073 unit dengan anggaran Rp1,02 triliun.
Hingga 1 Juli 2026, realisasi BSPS tercatat sebanyak 88.635 unit atau sekitar 22,25 persen dari target nasional.
Selain program renovasi, pemerintah juga mendorong pembiayaan perumahan melalui Kredit Program Perumahan atau KUR Perumahan.
Maruarar mengatakan pinjaman dengan plafon di bawah Rp100 juta dapat diberikan tanpa agunan dengan bunga 0,5 persen per bulan atau 6 persen per tahun.
“Untuk KUR Perumahan di bawah Rp100 juta tidak perlu jaminan, bunganya 0,5% per bulan atau 6% setahun,” kata Maruarar.
Pemerintah juga mendorong penggunaan tenaga kerja dan toko bahan bangunan lokal agar pelaksanaan BSPS memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Kementerian PKP turut mendorong mekanisme Pemilihan Toko Terbuka atau “Tender Rakyat” untuk meningkatkan transparansi pengadaan bahan bangunan.
Dalam pelaksanaan di Kelurahan Pejagalan pada 22 Agustus 2026, mekanisme tersebut menghasilkan efisiensi anggaran Rp12,38 juta atau 7,08 persen. Nilai efisiensi itu disebut akan dikembalikan kepada kelompok masyarakat penerima bantuan.
Jurnalis Rakyat-Indonesia.com yang menyajikan informasi aktual, faktual, dan berimbang untuk pembaca.
