Diketahui kemiskinan ekstrem di Jatim turun drastis dari 4,4% atau setara 1.812.210 jiwa pada 2020 menjadi 0,82% atau 331.980 jiwa pada Maret 2023.
Adapun penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Elistianto Dardak dalam acara Rakornas dan Penyerahan Insentif Fiskal atas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem 2023, di Istana Wapres Jakarta, Kamis (9/11).
Khofifah mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Dia juga mengapresiasi kerja sama seluruh pihak yang berkontribusi dalam upaya penurunan kemiskinan ekstrem di Jatim.
"Alhamdulillah kita mendapatkan insentif fiskal Rp 6,215 miliar. Insentif ini akan kita gunakan untuk program yang langsung diterima oleh masyarakat miskin. Misalnya padat karya tunai, pengadaan air bersih di desa rawan kekeringan, pasar murah untuk menekan inflasi, bantuan langsung tunai untuk penyandang disabilitas dan bantuan permakanan bagi PMKS di panti sosial," kata Khofifah dalam keterangan tertulis, Selasa (14/11/2023).
"Capaian ini berkat kerja keras, kerja cerdas dan kerja Ikhlas kita semua sehingga Provinsi Jatim berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0,82%, Optimis Jatim bangkit, terus melaju menuju kemiskinan ekstrem 0% di akhir 2024," imbuhnya.
Khofifah menyebutkan keberhasilan menurunkan angka kemiskinan berkat program yang digerakkan oleh Pemprov Jatim yang berjalan efektif. Namun di samping itu juga tak lepas dari sejumlah faktor lainnya, seperti faktor ekonomi yang tumbuh impresif sebesar 1,79% di Triwulan III-2023, berada di atas nasional dan tertinggi se- Pulau Jawa. Selanjutnya juga dipengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2023 sebesar 4,88%, atau turun 0,61 poin dibandingkan dengan Agustus 2022 (5,49%).
Sejauh ini Pemprov Jatim juga menginisiasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui bantuan sosial bagi 22.186 keluarga miskin ekstrem di 15 Kabupaten/Kota, masing-masing keluarga mendapatkan bantuan senilai Rp.1.500.000 yang digunakan sebagai modal usaha.
Selain itu, Pemprov Jatim juga menginisiasi Program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Sejak tahun 2019 sd 2023 telah dilakukan renovasi terhadap 33.745 unit rumah dengan total anggaran sebesar Rp 402 miliar, bekerja sama dengan Kodam V Brawijaya dan Lantamal V Surabaya dan Program Elektrifikasi atau penyambungan listrik bagi 16.780 rumah tangga miskin (2019 hingga 2023).
"Penurunan kemiskinan di Jawa Timur juga didorong oleh peningkatan pendapatan penduduk miskin yang melalui kegiatan usaha produktif yang didukung adanya permodalan UMKM," terangnya.
Adapun beberapa program tersebut antara lain Prokesra dengan plafon maksimal Rp 50 juta per debitur. Melalui program ini telah terealisasi pinjaman murah bagi 8.941 Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan subsidi bunga.
"Sehingga pelaku usaha ultra mikro dan mikro hanya menanggung beban bunga pinjaman 3 persen per tahun dengan jangka kredit maksimal 36 bulan," jelas Khofifah.
Ditambah bantuan usaha untuk pelaku usaha ultra mikro yang diserahkan selama periode 2022 dan 2023 kepada 6.478 orang pelaku usaha mikro. Adapun bantuan tersebut senilai Rp 600.000,- hingga Rp. 2.200.000,- yang pembiayaannya disalurkan melalui Baznas Provinsi Jatim.
Selain itu juga terdapat BLT Dana Desa 2023 yang telah diserahkan kepada 308.155 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per November 2023 dengan nilai Rp 935,075 milyar (84,29%). Dia mengatakan penyaluran Dana Desa untuk BLT minimal 10% dan maksimal 25% untuk Keluarga kategori Desil 1 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Selain itu juga Penyaluran PKH triwulan 2 tahun 2023 mencapai 99,40% atau sebesar 1.512.592 keluarga penerima manfaat dari total target 1.521.705 keluarga penerima manfaat, dengan nominal bantuan Rp. 1,121 triliun.
Khofifah menjelaskan turunnya angka kemiskinan ekstrem juga seiring keberhasilan Jatim dalam mendorong status kemandirian desa. Diketahui berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT RI nomor 174 tahun 2023 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2023, jumlah desa mandiri di Jatim tercatat sebanyak 2.800 desa dengan status mandiri, 3.674 desa maju, dan 1.247 desa dengan status berkembang.
"Dengan demikian, Jatim menjadi penyumbang desa mandiri terbanyak dibanding provinsi lain. Dari total 11.456 desa mandiri di Indonesia, 24,44 persen atau 2.800 desa mandiri ada di Jatim," kata Khofifah.
Dikatakannya, jumlah desa mandiri di Jatim pada 2023 naik drastis ketimbang tahun sebelumnya yang hanya 1.490 desa mandiri.
"Tahun ini jumlahnya bertambah 1.310 desa mandiri menjadi 2.800 desa atau naik 88%. Ini prestasi luar biasa," tegasnya.
Menurut Khofifah, capaian tersebut juga sejalan dengan upaya Pemprov Jatim dalam membangun dan memberdayakan masyarakat desa melalui berbagai program dan kegiatan baik dari pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten dan kota.
Capaian tersebut menurut Gubernur Khofifah juga sejalan dengan upaya Pemprov Jatim untuk mengurangi disparitas antara desa dan kota, terutama masalah kemiskinan.
Sebagaimana diketahui, kemiskinan perdesaan hampir 2 kali lipat lebih tinggi dibanding perkotaan. Pada September 2018 disparitas kemiskinan desa - kota mencapai 8,24%, sementara pada Maret 2023 sudah menyempit menjadi 6,48%.
"Semoga tahun ini, disparitas kemiskinan desa dan kota di Jatim terus menyempit," tambah Khofifah.
"Dengan capaian ini, tentu tidak akan menyurutkan upaya kita. Sebaliknya ke depan kita akan lebih giat sehingga menjadikan Jatim zero kemiskinan ekstrem," pungkas Khofifah. (red.IY)
FOLLOW THE Rakyat-Indonesia.com | REFERENSI BERITA INDONESIA AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow Rakyat-Indonesia.com | REFERENSI BERITA INDONESIA on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram