Terekam Kamera, Xi Jinping dan Putin Bahas Transplantasi Organ dan Umur Panjang Manusia

 

 Beijing – Sebuah momen menarik terjadi di sela perayaan militer besar-besaran di Beijing, ketika Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un tampak berbincang santai mengenai topik yang tidak biasa: transplantasi organ dan kemungkinan manusia hidup hingga usia 150 tahun.

Percakapan itu terekam dalam siaran langsung televisi ketika ketiganya berjalan bersama menuju panggung utama untuk menyaksikan parade militer di Lapangan Tiananmen. Parade ini digelar dalam rangka memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II, sekaligus kemenangan China melawan agresi Jepang.

Momen tersebut terjadi tak lama setelah sesi foto resmi para kepala negara. Dalam rekaman, terdengar Xi Jinping menyapa Kim Jong Un, menyatakan kegembiraannya karena sudah lama tak bertemu. Kim melalui penerjemah membalas bahwa sudah enam tahun berlalu sejak pertemuan terakhir mereka.

Percakapan kemudian mengarah pada pembahasan tentang usia. Xi Jinping mengatakan bahwa saat ini usia 70 tahun belum dianggap tua. Pernyataan ini diteruskan oleh penerjemah Rusia kepada Putin, yang kemudian menambahkan bahwa dengan kemajuan teknologi medis, usia panjang bukan lagi hal mustahil.

Transplantasi Organ dan Impian Hidup Abadi

Sambil menaiki tangga menuju Gerbang Tiananmen, salah satu penerjemah terdengar menyampaikan bahwa perkembangan bioteknologi dalam waktu dekat memungkinkan manusia untuk terus memperbarui organ tubuh. Hal ini membuka peluang untuk memperpanjang usia secara signifikan, bahkan sampai impian hidup abadi bisa saja jadi kenyataan.

Xi Jinping tampak menanggapi ide tersebut dengan antusias, menyebut bahwa ada prediksi di abad ini manusia bisa mencapai usia hingga 150 tahun. Ucapan ini diterjemahkan kepada Putin, yang terlihat mengangguk setuju.

Dalam pernyataan terpisah kepada media, Putin kemudian mengonfirmasi bahwa topik tersebut memang dibicarakan secara serius. Ia menjelaskan bahwa berbagai metode pengobatan modern, teknik operasi lanjutan, dan transplantasi organ telah membuka kemungkinan besar bagi umat manusia untuk memperpanjang masa hidup aktif jauh lebih lama dibandingkan sebelumnya.

Menurut Putin, meskipun rata-rata harapan hidup saat ini masih berbeda di tiap negara, tren global menunjukkan bahwa angka tersebut akan meningkat seiring kemajuan teknologi kesehatan dan biologi.

---

Penulis: Firman

Direktur Lokataru Ditahan, Polisi Sebut Unggahan Ajakan Aksi Diduga Menghasut

  

fokuskriminal.onlineJakarta – Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, resmi ditahan oleh aparat kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan yang berujung pada kerusuhan di depan gedung DPR/MPR RI.

Delpedro diduga menyebarkan konten digital berupa unggahan dan flyer yang memuat ajakan provokatif. Salah satu yang disorot pihak kepolisian adalah caption bertuliskan “Polisi butut, jangan takut” yang dianggap sebagai bentuk hasutan, terutama ditujukan kepada kalangan pelajar.

Menurut keterangan dari pihak kepolisian, unggahan tersebut dinilai mendorong anak-anak untuk ikut serta dalam aksi unjuk rasa yang berujung anarkis dan membahayakan keselamatan mereka sendiri. Aparat juga mengungkap adanya dugaan penyebaran konten lain yang lebih ekstrem, termasuk tutorial pembuatan bom molotov serta tawaran imbalan uang bagi masyarakat yang bersedia bergabung dalam aksi.

Disebutkan bahwa terdapat indikasi ajakan melalui iming-iming uang dengan nominal antara Rp62.500 hingga Rp200.000 kepada pelajar maupun orang dewasa yang bersedia ikut aksi demonstrasi.

Tim Hukum Lokataru Membantah

Merespons tuduhan tersebut, tim advokasi Lokataru Foundation menyampaikan keberatan dan menyatakan bahwa tuduhan penghasutan terhadap Delpedro tidak memiliki dasar kuat. Mereka menilai proses hukum yang berlangsung terlalu tergesa dan bersifat mengada-ada terhadap organisasi masyarakat sipil.

“Tidak jelas bentuk hasutan yang dituduhkan dan siapa yang merasa dihasut. Apakah ada proses verifikasi atau klarifikasi terhadap pihak-pihak yang disebut terlibat? Sampai sekarang tidak ada informasi rinci yang disampaikan,” ujar salah satu asisten peneliti Lokataru, Fian Alaydrus, saat mendampingi tim hukum di Polda Metro Jaya.

Menurut mereka, tuduhan hanya mengacu pada beberapa unggahan digital tanpa bukti konkret bahwa unggahan tersebut secara langsung memicu tindakan anarkis. Mereka meminta aparat untuk membuka data lebih lengkap, termasuk siapa saja yang disebut sebagai korban penghasutan, terutama jika melibatkan anak-anak.

“Kalau memang benar anak-anak dihasut, mana buktinya? Usia berapa? Dari mana? Sampai saat ini kami tidak menerima informasi atau bukti yang kuat terkait tudingan itu,” tambah Fian.

Sudah Jadi Tersangka Saat Ditangkap

Pihak kepolisian menyatakan bahwa penangkapan Delpedro dilakukan setelah statusnya sebagai tersangka ditetapkan secara resmi. Proses penyidikan terhadap kasus ini disebut telah dimulai sejak 25 Agustus 2025, dan penangkapan dilakukan oleh tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Delpedro dituduh sebagai pihak yang turut memprovokasi aksi anarkis di beberapa titik strategis ibu kota, termasuk area sekitar gedung DPR/MPR dan Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Hingga kini, penyelidikan masih berlangsung dan aparat menyatakan masih akan menggali lebih lanjut keterlibatan pihak lain yang diduga ikut menyebarkan ajakan serupa.

---

Penulis: Firman

Pemerintah Siap Tanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat dengan Serius dan Positif

  

rakyatind onesia.com Jakarta – Pemerintah menyatakan siap merespons secara positif 17+8 Tuntutan Rakyat yang muncul pasca gelombang unjuk rasa yang terjadi secara nasional hingga akhir Agustus 2025 lalu. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Yusril, sebagai pemegang mandat dari rakyat, pemerintah tidak bisa mengabaikan suara dan aspirasi masyarakat. “Tuntutan rakyat adalah sesuatu yang wajib ditanggapi dengan serius. Mustahil diabaikan oleh pemerintah yang sah,” ujarnya dalam pernyataan resmi di Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Terkait dengan aspek penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), Yusril menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjalankan hukum secara adil, terbuka, dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Ia juga menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelanggaran hukum, tanpa pandang bulu.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa masyarakat yang melakukan unjuk rasa secara damai tidak akan dihalangi. “Demonstrasi adalah bagian dari hak konstitusional warga negara. Tidak boleh ada intimidasi,” tegasnya. Penindakan hanya dilakukan terhadap tindakan anarkis seperti pembakaran, perusakan fasilitas umum, penjarahan, maupun ajakan melakukan kekerasan.

Ia juga menggarisbawahi bahwa perlindungan terhadap hak-hak tersangka tetap dijunjung tinggi. Pemeriksaan harus sesuai prosedur hukum acara, tersangka berhak atas pendampingan hukum, dan diperlakukan dengan asas praduga tak bersalah. Jika terjadi pelanggaran dalam proses ini, Yusril menegaskan bahwa aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang pun akan dikenakan sanksi tegas.

Untuk memastikan praktik hukum berjalan sesuai prinsip keadilan, kementerian yang ia pimpin telah menginstruksikan koordinasi lintas lembaga dengan seluruh aparat penegak hukum. Menteri HAM Natalius Pigai, menurut Yusril, telah membentuk tim pemantau khusus guna mengawasi tindakan aparat selama aksi berlangsung.

Selain itu, pemerintah juga membuka ruang bagi Komnas HAM untuk melakukan pemantauan independen, mengumpulkan laporan masyarakat, serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran HAM yang terjadi selama aksi berlangsung.

Yusril juga mengakui bahwa dinamika unjuk rasa di Indonesia telah menjadi perhatian komunitas internasional, termasuk Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia di Jenewa. Pemerintah, kata dia, terbuka terhadap pengawasan internasional selama hal tersebut dilakukan dengan itikad baik dan dalam kerangka penghormatan terhadap kedaulatan nasional.

---

Penulis: Firman

Saksi Mahkota Akan Dihadirkan Jaksa dalam Sidang Kasus Impor Gula Pekan Depan

  

rakyatind onesia.com Jakarta – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan sejumlah pejabat dan pelaku usaha dijadwalkan akan menghadirkan saksi mahkota pada Senin, 8 September 2025. Hal ini disampaikan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).

Dalam agenda sidang mendatang, jaksa menyebutkan bahwa selain saksi mahkota, pihaknya juga akan menghadirkan saksi fakta dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta perwakilan dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI).

Salah satu saksi yang dikonfirmasi adalah Musdalifah, mantan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis di Kemenko Perekonomian. Selain itu, nama-nama seperti Lukita dan Soemitro juga disebut akan dihadirkan, meskipun kehadiran mereka masih menyesuaikan kondisi dan keputusan pengadilan. Soemitro, yang diketahui sudah cukup lanjut usia, kemungkinan akan memberikan kesaksian secara daring.

Sebelumnya, dalam sidang kasus mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Soemitro pernah memberikan keterangan langsung di pengadilan pada 10 Juni 2025. Namun, setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom, status hukumnya gugur dan ia tidak lagi dihadirkan sebagai terdakwa dalam proses persidangan.

Meski begitu, hingga kini masih ada sembilan terdakwa dari kalangan swasta yang menjalani proses hukum. Mereka adalah:

• Tony Wijaya NG (Dirut PT Angels Products)

• Then Surianto Eka Prasetyo (PT Makassar Tene)

• Hansen Setiawan (PT Sentra Usahatama Jaya)

• Indra Suryaningrat (PT Medan Sugar Industry)

• Eka Sapanca (PT Permata Dunia Sukses Utama)

• Wisnu Hendraningrat (Presdir PT Andalan Furnindo)

• Hendrogiarto A Tiwow (Kuasa Direksi PT Duta Sugar International)

• Hans Falita Hutama (PT Berkah Manis Makmur)

• Ali Sandjaja Boedidarmo (PT Kebun Tebu Mas)

Mereka didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 578 miliar dalam kasus impor gula tersebut.

Sementara itu, proses hukum terhadap mantan Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Charles Sitorus, masih berjalan. Dalam putusan banding terbaru, Charles dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun serta denda sebesar Rp 750 juta, dengan subsider enam bulan kurungan. Ia dinyatakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

---

Penulis: Firman

TNI Tegaskan Penempatan Pasukan Tidak Terkait Pam Swakarsa

  

rakyatind onesia.com Jakarta – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menepis anggapan bahwa penyebaran prajurit ke sejumlah wilayah akhir-akhir ini berkaitan dengan pengaktifan kembali Pengamanan Masyarakat Swakarsa (Pam Swakarsa). Penempatan tersebut ditegaskan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban nasional menyusul situasi yang memanas akibat demonstrasi yang sempat berujung kericuhan pekan lalu.

"Langkah ini tidak berkaitan dengan Pam Swakarsa," ujar Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, Kamis (4/9/2025).

Freddy menegaskan, kehadiran TNI di lapangan adalah bagian dari operasi pengamanan yang resmi dan terstruktur, serta berada di bawah kerangka hukum yang berlaku. Fokus utama TNI adalah mencegah potensi gangguan terhadap keamanan nasional.

TNI, lanjutnya, selalu bertindak sesuai instruksi Panglima TNI dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak kepolisian. Penempatan personel dilakukan untuk menjamin situasi tetap kondusif agar masyarakat dapat beraktivitas dengan rasa aman.

Sementara itu, mencuatnya kembali istilah Pam Swakarsa dipicu oleh beredarnya surat edaran dari organisasi Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI), yang meminta para anggotanya di seluruh Indonesia untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Menanggapi hal ini, Freddy membenarkan keberadaan surat tersebut, namun menegaskan bahwa tidak ada instruksi resmi dari TNI untuk mengaktifkan Pam Swakarsa secara menyeluruh. Menurutnya, yang dilakukan oleh TNI melalui Asisten Teritorial Panglima TNI hanyalah imbauan agar masyarakat turut berpartisipasi menjaga keamanan di lingkungan masing-masing.

“Memang ada ajakan dari TNI agar elemen masyarakat, termasuk GM FKPPI, terlibat aktif dalam menjaga ketertiban di lingkungannya. Namun, itu sifatnya partisipatif, bukan instruksi militer,” jelasnya, Selasa (2/9/2025).

---

Penulis: Firman

Cerita Pemuda Kembalikan Kasur Uya Kuya Gara-Gara Takut Dipidana, Alasan Ikut Menjarah Karena Provokasi

  

rakyatind onesia.com Jakarta - Warga bernama Rio (22) mengembalikan kasur yang diduga milik Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama atau yang kerap disapa Uya Kuya saat terjadi aksi penjarahan di rumahnya, pada Sabtu (30/8) malam.

"Itu di depan gang bukan dari dalam rumah, sudah disenderin ke pohon dan tidak diambil-ambil gitu. Saya tidak tahu siapa yang naruh di depan gang," kata Rio saat ditemui di depan Rumah Uya Kuya dilansir Antara, Kamis (4/9/2025).

Rio yang tinggal di kontrakan tak jauh dari lokasi itu mengaku tidak mengambil kasur dari dalam rumah Uya Kuya.

Saat aksi penjarahan terjadi, Rio sedang berjaga agar situasi tidak semakin meluas ketika banyak orang tak dikenal.

"Setelah melandai, saya bertanya ke orang-orang yang di situ, 'Pak emang itu boleh diambil ya? (barang di depan gang)', lalu dijawab sama warga, 'kamu bayar pajak kan? Ambil saja'," cerita Rio.

Ikut Menjarah Karena Provokasi

Dirinya sempat ragu untuk membawa kasur tersebut, tetapi dia mengaku terdorong setelah didesak beberapa orang.

"Tadinya saya tidak mau bawa, tetapi ada yang komporin, 'bawa saja pak bawa', akhirnya saya bawa sama teman saya ke kontrakan, digotong," ucap Rio.

Dia pun khawatir jika dirinya tak mengembalikan kasur tersebut maka akan terjerat masalah hukum.

"Ya takut saja kalau dipidana, saya sudah diingatkan sama teman saya yang lain untuk minta dikembalikan saja takutnya itu jadi masalah ke mana-mana, akhirnya ya saya balikin," katanya.

Kemudian, akhirnya kasur hasil penjarahan tersebut dikembalikan oleh Rio pada Rabu (3/9) malam dibantu bersama temannya.

Warga Kembalikan Barang-Barang Uya Kuya

Sebelumnya diketahui, seorang perempuan mengembalikan pendingin udara (Air Conditioner/AC) usai penjarahan rumah Uya Kuya. Setelah mengembalikan AC, perempuan itu diamankan ke Polres Metro Jakarta Timur.

Pada Rabu (3/9) sore, Uya Kuya bersama sang istri Astrid mendatangi Mapolres Metro Jakarta Timur (Jaktim) untuk mengajukan keadilan restoratif terhadap perempuan tua yang sebelumnya sudah mengembalikan AC.

Uya meminta agar kasus ibu tersebut diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif agar tidak sampai ke tahap Pengadilan.

10 Orang Tersangka Penjarahan Rumah Uya Kuya

Polisi telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka kasus penjarahan rumah mewah milik Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan merinci, dari 10 tersangka tersebut enam orang dikarenakan melakukan penjarahan, sementara empat lainnya akibat melakukan penyerangan ke polisi.

"Empat menyerang petugas, enam penjarahan," tutur Dicky kepada wartawan, Rabu (3/9/2025).

Menurutnya, ada delapan orang lainnya yang awalnya sempat diamankan petugas, namun akhirnya dipulangkan. Mereka berstatus saksi dan tidak terbukti terlibat melakukan tindak pidana.

"Salah satu pelaku penjarahan di bawah umur ya," jelas dia

Pemulihan Situasi Usai Unjuk Rasa Perlu Kedepankan Perspektif Disabilitas

  

mediabuser86.web.id Jakarta - Pemulihan situasi pasca demo mesti mengedepankan perspektif disabilitas.

Pemulihan usai unjuk rasa juga perlu memberikan akses perlindungan lebih luas bagi teman-teman difabel yang memiliki kerentanan lebih tinggi.

Hal ini disampaikan Komisioner Komisi Nasional Disabilitas (KND) Fatimah Asri dalam konferensi pers di Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta, Selasa, 2 September 2025.

"KND menyoroti bahwa situasi ini berpotensi berkembang menjadi konflik sosial yang membawa dampak serius, khususnya bagi penyandang disabilitas dalam menghadapi kerentanan yang berlapis. Seperti yang kita tahu, bagaimana penertiban atau sweeping yang dilakukan aparat itu memang tidak terlalu proporsional, bahkan tidak memiliki perspektif disabilitas," kata Fatimah mengutip Antara.

Ia menyayangkan adanya kasus sweeping tidak proporsional yang sampai masuk ke ranah privasi hingga ke rumah-rumah yang dapat menyebabkan penyandang disabilitas berpotensi mengalami gangguan psikososial.

Menurutnya, dalam kondisi kerusuhan dan kekerasan masyarakat, penyandang disabilitas juga berisiko lebih tinggi menjadi korban karena keterbatasan akan akses terhadap perlindungan, evakuasi, dan informasi.

"Lebih dari itu, kekerasan yang terjadi juga dapat menimbulkan disabilitas badan. Kita tahu ya, kekerasan itu kalau dalam pantauan KND, kebanyakan korban yang mendapat kekerasan pada waktu unjuk rasa itu ada yang mengalami patah tulang, masalah tulang gigi, kemudian kerusakan gendang telinga, itu nanti mampu menjadikan disabilitas sensoris, tuli pada akhirnya," paparnya.

Bisa Picu Trauma Mental

Fatimah juga mengatakan, kekerasan dan tindakan represif pada aksi unjuk rasa sejak 28-31 Agustus 2025 juga berpotensi menyebabkan trauma tidak hanya secara fisik saja, tetapi juga secara mental.

"Trauma yang disebabkan itu mengakibatkan seseorang selalu terpicu atas pandangan-pandangan situasi yang membuat trauma, dan dampak ini tidak hanya dirasakan oleh individu yang terdampak langsung, tetapi juga oleh keluarga yang bersangkutan karena ini kemudian harus menjadi beban psikososial dan ekonomi yang lebih meningkat," ucapnya.

Oleh karena itu, Fatimah menekankan pentingnya pendekatan damai dan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk penanganan disabilitas yang harus menjadi prioritas dalam penanganan konflik sosial.

Laporan Kondisi Disabilitas Pasca Demo

Dalam penanganan unjuk rasa ini, Fatimah menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima laporan korban mengalami disabilitas.

Meski begitu, KND terus menjalin kerja sama dengan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LN HAM).

“LN HAM sering memberikan informasi dan dalam pantauan kami di lapangan, korban-korban yang berpotensi mengalami disabilitas, kami mencoba membuat sebuah rekomendasi bahwa dalam pemulihan, maka Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, memang harus memberikan ruang-ruang pemulihan yang mampu mendorong pemulihan yang lebih cepat kepada korban," tuturnya.

Ia juga menegaskan pentingnya negara menjamin kebutuhan masyarakat korban unjuk rasa yang mengalami kekerasan, apalagi yang memiliki potensi untuk menjadi disabilitas dengan BPJS atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pramono Sebut Kerugian Jakarta Akibat Demo Ricuh Capai Rp 80 Miliar, Minta Bantuan Pemerintah Pusat

  

Jakarta Nilai kerugian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akibat kerusakan sejumlah fasilitas dan infrastruktur kota pasca demo berujung ricuh, menembus angka Rp 80 miliar.

Menurut Pramono Anung, angka tersebut muncul setelah melakukan kajian, di mana sebelumnya menyebut kerugian ditaksir mencapai Rp 55 miliar.

"Dengan dua JPO tadi, ditambah beberapa CCTV di lapangan yang rusak, serta perbaikan 18 traffic light, maka total biaya kini mencapai Rp80 miliar," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa 2 September 2025.

Oleh sebab itu, Pemprov DKI Jakarta meminta bantuan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam proses perbaikan fasilitas yang mengalami kerusakan.

Pramono telah menerima kunjungan Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo, di Balai Kota Jakarta, pada Selasa 2 September 2025.

Dalam pertemuan tersebut dibahas upaya perbaikan sejumlah fasilitas publik demi kenyamanan warga.

“Saya meminta bantuan kepada Kementerian PU, khususnya terkait Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Senen dan JPO di Polda, agar bisa dibantu perbaikannya oleh pemerintah pusat,” ucap Pramono.

Komitmen Membantu Memperbaiki

Menteri PU RI, Dody Hanggodo, menyatakan kesiapannya untuk membantu perbaikan dua JPO yang mengalami perusakan tersebut.

Ia bilang, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pihaknya berkomitmen bergotong royong memperbaiki fasilitas publik yang rusak di Jakarta.

“Dua JPO itu akan kami kerjakan secepatnya, dengan target bisa kembali fungsional dalam waktu kurang dari tujuh hari,” katanya.

Sudah Siapkan Anggaran

Dody juga menjelaskan, Kementerian PU juga telah menyiapkan anggaran sekitar Rp900 miliar untuk perbaikan fasilitas umum di seluruh provinsi di Indonesia yang dirusak saat demonstrasi berlangsung.

“Itu masih dalam pagu anggaran yang sudah dihitung sejak awal. Dari seluruh provinsi di Indonesia, kami menganggarkan sekitar Rp900 miliar, dan sebagian akan digunakan untuk memperbaiki dua JPO ini,” kata dia.

Duit Judi Online Kamboja di Tengah ‘Operasi Udara’ Provokasi Demo

  

 rakyatind onesia.com Jakarta Ribuan massa menyemut di flyover Senen, Jakarta Pusat, Jumat (29/8). Mereka mau melakukan aksi demo di Mako Brimob, Kwitang usai Affan Kurniawan meninggal dunia dilindas mobil rantis.

Malam harinya, kericuhan pecah. Massa melempar batu, hingga kembang api ke arah aparat. Serangan dibalas tembakan gas air mata.

 Farikh, seorang videografer yang meliput aksi itu melihat, ada makanan untuk pendemo yang terus dipasok orang tak dikenal. Bahkan ada yang memberikan air mineral berdus-dus selama demo dengan gratis.

Selang beberapa waktu, seorang pria pengendara motor pikap, datang membelah massa. Motornya penuh dengan dus-dus yang berisi botol air mineral.

“Entah sumbernya dari mana, tapi makanan dan minuman buat pendemo enggak pernah kurang,” kata Farikh.

Berbagai makanan dibagikan oleh orang-orang tak dikenal. Seperti gorengan, roti dan camilan selalu dipasok. Air mineral tak kekurangan. Bahkan, saking banyaknya, air digunakan tak cuma buat minum, tapi membasuh wajah.

“Mata yang perih kena gas air mata dibasuh pakai air mineral,” tambah Farikh.

Seorang sumber dari Politikus partai pemerintah tak heran ada pemasok makanan dan minuman dalam kericuhan demo.

Menurut dia, ada aliran duit besar yang menyokong aksi demo. Bahkan jumlahnya fantastis mencapai ratusan miliar rupiah. Tujuannya, memprovokasi demo, menyebarkan hoaks sampai melakukan anarkisme.

“Ujungnya seperti yang dikatakan Pak Prabowo, makar,” kata seorang politikus yang paham tentang skenario ini.

Prabowo Sudah Tahu

Video di media sosial beredar, seorang pengemudi ojek online yang meminta agar massa kembali ke rumah masing-masing. Situasi sudah larut malam. Namun yang terjadi, ada sekelompok orang memprovokasi dengan kendaraan bermotor.

Orang tersebut memperlihatkan pesan berantai di WhatsAppnya. Isinya, target-target rumah pejabat yang harus didatangi. Isi pesan tersebut daftar dan alamat lengkap para pejabat, seperti Puan Maharani, Ahmad Sahroni, Eko Patrio hingga Uya Kuya.

dari lingkaran kekuasan ini menambahkan, Presiden Prabowo Subianto sudah tahu tokoh-tokoh yang bermain dalam kericuhan demonstrasi beberapa hari belakangan.

Bahkan, menurut sumber, dana ini datang dengan nominal yang fantastis. “Uang ratusan miliar dari Kamboja,” 

Menurut dia, pelakunya bukan orang jauh Prabowo Subianto. Tak bisa dipungkiri pula, kata dia, kericuhan demo beberapa hari belakang itu terjadi karena pertempuran antar elite. “Pak Prabowo sudah tahu,” singkat dia.

Alia, resah bukan kepalang. Dia membuka aplikasi WhatsApp. Ada ajakan demo di dekat rumahnya. Bunyi seruannya mengejutkan. Narasinya, ‘Bogor Meledak’ pada Senin 1 September 2025.

Alia bingung jika benar terjadi. Bagaimana nasib anak-anaknya yang masih sekolah. Belum lagi melihat demo yang berujung kericuhan dan aksi pembakaran di berbagai daerah sejak Jumat hingga Minggu 31 Agustus 2025.

“Katanya titik demo di Tegar Beriman, aduh,” ujar Alia.

Salah seorang anggota polisi dari Polres Bogor pun menegaskan, tidak ada aksi demo. Flyer tersebut hoaks. Perwira polisi yang enggan namanya disebut ini mengatakan, Bogor aman terkendali.

“Kita sudah lawan hoaks itu di medsos,”

Narasi demo bernada provokatif bukan cuma tersebar lewat flyer. Di jagat dunia maya juga marak. Banyak potongan-potongan video demo besar yang ternyata setelah diselidiki terjadi pada 2019. Narasinya #GejayanMemanggil.

Cara provokasi lain, dilakukan oleh admin akun TikTok @fighaaaaa. Wanita ini melakukan live di media sosial milik China itu. Isinya, mengajak orang-orang untuk demo.

Ajakan tersebut memicu mobilisasi ribuan pelajar ke jalan melalui siaran langsung yang dilakukan akun TikTok @fighaaaaa. Akun itu berhasil menyedot penonton hingga 10 juta orang. Pelaku telah ditangkap polisi.

"Sehingga itu yang mengakibatkan datangnya anak-anak. Kenapa? Karena akun TikTok, lebih didominasi oleh anak-anak," kata Kanit 2 Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Gilang Prasetya.

 

Bergeraknya Terorganisir

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid telah mencium adanya gerakan masif untuk memprovokasi ajakan demo di dunia maya. Termasuk menyebarkan berita bohong, atau hoaks.

Meutya mengungkapkan, Komdigi menemukan adanya informasi keliru yang disebarkan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dengan kecepatan penyebaran yang sangat tinggi.

Menurut Meutya, indikasi awal menunjukkan adanya upaya terorganisir untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana provokasi.

Temuan pemerintah juga memperlihatkan adanya aliran dana signifikan melalui platform digital, yang diduga digunakan untuk mendanai aktivitas anarkis.

"Indikasi awal menunjukkan adanya upaya terorganisir untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana provokasi," ujar Meutya di akun Instagram miliknya @meutyahafid.

Meutya tak mengungkap, nominal duit yang mengalir guna memprovokasi demo. Namun, Politikus Golkar ini mengatakan, aliran dana itu jumlahnya signifikan, melalui platform digital.

"Kami juga memantau adanya aliran dana dalam jumlah signifikan melalui platform digital. Konten kekerasan dan anarkisme disiarkan secara langsung (live streaming) dan dimonetisasi lewat fitur donasi maupun gifts bernilai besar. Beberapa akun yang terlibat terhubung dengan jaringan judi online," tutur Meutya.

Penjelasan Ketua PPATK

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana tak membantah ataupun membenarkan ada aliran dana dari Kamboja untuk mendalangi kericuhan demo di Indonesia.

Ivan menegaskan, segala bentuk temuan aliran dana yang mencurigakan sepenuhnya akan diserahkan PPATK ke penegak hukum.

“Semua info akan kami serahkan ke penegak hukum terkait yang berwenang,”

Direktur Tindak Pidana (Dirtipid) Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengaku akan menelusuri semua informasi soal dugaan adanya duit judi online untuk mendanai kericuhan demo.

“Kalau ada miliaran rupiah yang masuk dari Kamboja itu sebagai bahan kami untuk kami dalami,” kata Brigjen Himawan.

Brigjen Himawan menegaskan, Polri juga telah berkomunikasi dengan Komdigi untuk menelusuri aliran dana demo melalui modus gift atau donasi saat live di TikTok.

“Maka nanti kami akan memperdalam ini untuk membuktikan bahwa apakah benar gift tersebut adalah berkaitan dengan perjudian atau tidak,” jelas Brogjen Himawan.

Dia menambahkan Polri saat ini tengah menelusuri orang-orang yang pertama kali mengunggah ajakan-ajakan demonstrasi dengan nada memperkeruh suasana.

Presiden Prabowo Subianto menyebut ada dugaan aksi makar dalam aksi demo yang ditunggangi hingga berakhir ricuh. Menurutnya, pemerintah akan segera mengusut tuntas aksi ini.

Prabowo menyinggung aksi demo di Sulawesi Selatan. Empat orang Aparatur Sipil Negara (ASN) meninggal karena aksi pembakaran Gedung DPRD.

"Di Sulawesi Selatan ada 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik menjadi korban, gedung DPR dibakar, ini tindakan-tindakan makar ini, ini bukan penyampaian aspirasi," kata Prabowo.

Prabowo telah memerintahkan aparat negara untuk melakukan penyelidikan. Dia minta dalang di balik demonstrasi anarkis diungkap.

"Jadi, semua aparat negara akan selidiki, siapa yang bertanggung jawab,” jelas Prabowo.

Polda Metro Jaya telah menangkap lebih dari 1.000 orang buntut demo ricuh dan pembakaran di Jakarta dan Bekasi. Setidaknya, ada 38 orang jadi tersangka.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, demo ricuh terjadi di sekitar gedung DPR RI dan daerah Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada 25 Agustus. Ada sebanyak 337 massa anarkis ditangkap pada hari itu.

Lalu, sebanyak 765 orang juga ditangkap pada demo ricuh di Jakarta pada 28 Agustus. Mereka juga melakukan aksi anarkis di sekitaran gedung DPR RI dan Gelora, Tanah Abang.

"Kemudian aksi anarkis terjadi juga di tanggal 29 Agustus 2025 di wilayah DKI Jakarta lainnya dengan diamankan 11 orang," ujarnya.

Pada 30 dan 31 Agustus, polisi menangkap 205 orang. 25 Di antaranya ditetapkan tersangka. Para tersangka itu diduga melakukan perusakan fasilitas umum.

Reformasi DPR Akan Dipimpin Langsung Puan Maharani

  

rakyatind onesia.com Jakarta, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, lembaganya telah sepakat melakukan reformasi menyeluruh di parlemen, yang akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. 

Adapun reformasi DPR merupakan salah satu tuntutan dari aksi demontrasi, yang tertuang dalam 17+8 Tuntutan Rakyat.

"Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh ketua DPR, Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan," kata Dasco dalam forum bersama mahasiswa di DPR, di komplek parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Menurut dia, proses evaluasi internal sebenarnya sudah mulai dilakukan sebelum forum dialog bersama elemen mahasiswa hari ini. Ia menyebut pertemuan dengan perwakilan mahasiswa merupakan momentum untuk evaluasi.

"Ya kami sudah melakukan evaluasi bahkan sebelum acara hari ini Nah evaluasi-evaluasi menyeluruh dan reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan," tutur Dasco.

"Dan ternyata tekad daripada seluruh anggota DPR yang mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa ke belakang untuk dijadikan evaluasi secara bersama," tambahnya.

Lebih lanjut, Dasco juga menanggapi sejumlah poin tuntutan 17+8 yang disampaikan oleh perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dalam audiensi, termasuk soal tunjangan dan transparansi agenda kerja DPR.

"Jadi memang sebagian yang disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga ada yang termasuk di 17+8 Nah, kami dalam audiensi tadi juga sudah menyampaikan bahwa DPR juga dalam waktu yang singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi-evaluasi menyeluruh baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR yaitu termasuk yang di dalam 17-18," paparnya.

Dasco memastikan seluruh pimpinan fraksi parpol di parlemen akan memgadakan rapat bersama unyuk membahas tuntutan mahasiswa.

"Kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR," pungkasnya.

17+8 Tuntutan Mahasiswa

Diketahui, perwakilan dari 16 organisasi mahasiswa yang ditemui pimpinan DPR di antaranya dari GMNI, GMKI, KAMMI, HMI, BEM SI Kerakyatan, BEM SI Rakyat Bangkit, BEM Nusantara, BEM PTNU Se-Nusantara, Demam PTKIN Seluruh Indonesia, BEM PTMA Zona III, GMH, BEM UPNVJ, BEM UI, Himapolindo, Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti.

Adapun ‘17+8 Tuntutan Rakyat’ belakangan muncul dan didukung okeh influencer hingga 211 organisasi masyarakat sipil seperti YLBHI, PSHK, Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, Center for Environmental Law & Climate Justice UI, dan kelompok buruh.

Tuntutan tersebut ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, DPR, TNI, Polri, ketua umum partai politik, dan kementerian di sektor ekonomi.

Beberapa tuntutan yakni reformasi DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, pembebasan seluruh demonstan yang ditahan, pembentukan Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus, hingga sejumlah tugas bagi Presiden Prabowo Subianto.